Cerita Staf : Berryl Permata

Jumat 17 Februari 2017
Beberapa dari kita mungkin masih ingat tentang kasus Angeline yang cukup lama tersorot di media di tahun 2015 lalu. Kasus yang memotret bagaimana proses adopsi ilegal berujung pada kekerasan terhadap anak hingga anak tersebut kehilangan nyawa.
 
Saya bergabung dalam Program Families First sejak program ini diimplementasikan di Provinsi NTT pada Januari tahun 2015. Salah satu tujuan program ini adalah memperkuat sistem pengasuhan alternatif di wilayah jangkauan program, salah satunya adalah sistem adopsi.
 
Melalui Program Families First, saya bersama tim mendampingi Dinas Sosial Provinsi NTT dalam membentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) dan melegalisasinya melalui Keputusan Gubernur. Tim ini bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait kelayakan Calon Orangtua Adopsi (COTA) dalam mendapatkan status legal sebagai orangtua adopsi atas seorang Calon Anak Adopsi (CAA).
 
Pada 24 Agustus 2015, Surat Keputusan tentang Tim PIPA Daerah Provinsi NTT telah ditandangani secara legal oleh Gubernur. Tim ini memiliki 15 anggota yang terdiri dari 13 institusi yang berbeda diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Agama, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Pekerja Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, dan lainnya.
 
Di bulan Desember 2016, untuk pertama kalinya Provinsi NTT menyelenggarakan Sidang Tim PIPA. Sidang ini dilakukan selama dua hari dengan sistem cost-sharing antara Dinas Sosial dan kami. Wakil dari Kementerian Sosial RI kami datangkan. Saya turut berpartisipasi dalam kegiatan. Sidang tersebut hampir serupa dengan sidang skripsi!
 
Setiap anggota sesuai dengan tugas dan fungsinya mengkaji dan membahas dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan calon orangtua adopsi. Mulai dari keabsahannya, masa berlakunya, hingga kajian isi dari dokumen itu sendiri. Dari segi tumbuh kembang anak misalnya, Dinas Kesehatan mengkaji kelayakan tempat tinggal salah satu calon orangtua yang hanya kos-kosan yang dianggap tidak layak bagi tumbuh kembang seorang calon anak perempuan yang sudah berusia tujuh tahun.
 
Lain lagi dari segi identitas anak. Bagian Pencatatan Sipil Biro Pemerintah Setda Provinsi NTT mengkaji tentang akte kelahiran calon anak. Kajian tersebut tidak terbatas pada ada atau tidaknya akte kelahiran tersebut. Namun, apakah di akte kelahiran tersebut nama orangtua yang dicantumkan adalah nama orangtua kandung ataukah nama calon orangtua? Apabila yang terjadi adalah yang kedua, berarti calon orangtua telah mengganti identitas anak yang akan diadopsinya. Hal tersebut  dapat dikategorikan sebagai tindakan pemalsuan identitas sehingga dapat dikenakan hukuman pidana.
 
Selain itu, Tim PIPA juga mengkaji dokumen-dokumen persyaratan lain seperti surat motivasi adopsi, surat pernyataan bahwa calon orangtua akan memberikan hibah harta, hingga surat pernyataan persetujuan keluarga besar calon orangtua terkait adopsi. Sebanyak 12 dokumen calon orangtua disidangkan, yang delapan diantaranya disetujui dan diteruskan untuk disahkan oleh pengadilan setelah calon orangtua melengkapi beberapa berkas.
 
Momen ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya dan saya harap juga bagi kita yang bekerja dalam organisasi yang fokus pada pemenuhan hak-hak anak. Penting bagi kita untuk secara konsisten mendampingi dan mendorong pemerintah. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang, pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengasuhan alternatif berbasis keluarga dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
 
Pengasuhan yang baik bermuara pada terpenuhinya aspek kelekatan, permanensi, kesejahteraan, dan keselamatan seorang anak, bukan justru menempatkan anak dalam lingkungan pengasuhan yang beresiko terhadap kekerasan. Hal tersebut kemungkinan besar akan terjadi jika penempatan anak kepada keluarga lain tidak dilakukan secara benar dan prosedural secara hukum seperti yang terjadi dalam kasus Angeline.