Anak Penyintas Tsunami Palu, Suarakan Stop Pernikahan Anak dalam Situasi Bencana di PBB

Rabu 30 September 2020

Anak Penyintas Tsunami Palu, Suarakan Stop Pernikahan Anak dalam Situasi Bencana di PBB.

JAKARTA - Annisa (17) adalah salah satu anak yang terdampaki atas dasyatnya gempa bumi, liquifaksi dan tsunami dua tahun di Sulawesi Tengah. Bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 2000 orang meninggal dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga terpaksa untuk mengungsi. Bencana ini mencakup tiga wilayah yaitu Palu, Sigi dan Donggala.
 
Menghabiskan sebagian besar waktu di lokasi pengungsian tentu bukan hal yang mudah bagi anak-anak, termasuk Annisa. Dalam situasi darurat ini, anak-anak perempuan rentan mengalami pelecehan seksual, karena dalam satu tempat pengungsian ada beberapa keluarga yang tinggal dalam shelter yang sama. Bukan hanya itu, anak-anak perempuan juga kerap dinikahkan sebelum usia 18 tahun untuk meringankan beban perekonomian keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat bencana.
 
Kepala Bidang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengkonfirmasi per Juli 2019, ada peningkatan sekitar 14 kasus pernikahan anak usia dini di lokasi pengungsian Pasigala, Sulawesi Tengah dan baru-baru ini KPPPA menyatakan sekitar 24.000 kasus pernikahan anak terjadi selama masa pandemi COVID-19.
 
Sebagai anak yang pernah mengalami kejadian bencana, kenyataan diataslah yang menguatkan tekat Annisa untuk menyuarakan hak-hak anak terutama dalam pelecehan seksual dan pernikahan anak usia dini.
 
Dalam side event Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan topik ''Strengthening Commitments to Prevent, Respond, and Protect Against Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises'', Annisa menyampaikan situasi kekerasan berbasis gender yang berdampak pada anak perempuan di Indonesia, secara khsusus terkait perkawinan anak.
 
EjBNDDOVkAAxj6Y.jpg
Photo: Dok. Save the Children

Selain itu, Annisa juga meminta komitmen dari pemimpin dunia yakni Pemerintah Uni Emirat Arab, Norwegia dan Somalia untuk bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus pernikahan anak tidak akan pernah terjadi lagi di waktu yang akan datang.
 
''Give us a chance to decide our future, give us a space to be involved in ending violence against girls and children'', ucap Annisa bersama temannya Tatiana (17) dari Jawa Barat yang juga bergabung dalam event tersebut.
 
Menikahkan anak pada usia usia anak, tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” begitu bunyi Pasal 7 ayat (1).
 
Mari bersama menciptakan lingkungan yang ramah anak dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. #StopPernikahanAnak #EndSGBV
 
Ditulis oleh: Dorpaima Lumban Gaol (Communications Dept)